DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-17 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
PARINGIN, insertkalimantan.com – DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Selasa (30/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati didampingi Wakil Ketua I Muhammad Rizkan dan Wakil Ketua II Saiful Arif. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta tamu undangan lainnya.
Pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan oleh anggota DPRD Balangan, H. Hayatuddin, yang mewakili seluruh fraksi.
Dalam penyampaiannya, seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan mengapresiasi penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Menurut fraksi-fraksi, laporan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Meski memberikan apresiasi, DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pentingnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, fraksi-fraksi mendorong Pemerintah Kabupaten Balangan untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran, memberikan dampak nyata, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
DPRD juga menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Menurut fraksi-fraksi, laporan pertanggungjawaban APBD hendaknya tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Melalui pandangan umum tersebut, DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan fungsi pengawasan bersama pemerintah daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sesuai agenda yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Balangan selanjutnya akan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya sebelum Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.(IK2/Red)
Berita